Logo

Desa Sumberejo

Kabupaten Madiun

Home

Profil Desa

Infografis

Layanan

Berita

Belanja

PPID

Pemdes Sumberejo Ikuti Sarasehan Pengelolaan Administrasi Desa Tingkat Kecamatan

Pemdes Sumberejo Ikuti Sarasehan Pengelolaan Administrasi Desa Tingkat Kecamatan

Invalid Date

Ditulis oleh Wawan Novianto

Dilihat 16 kali

Pemdes Sumberejo Ikuti Sarasehan Pengelolaan Administrasi Desa Tingkat Kecamatan

SUMBEREJO – Pemerintah Desa Sumberejo terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam bidang administrasi, pengelolaan keuangan, aset desa, serta keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kepala Desa Sumberejo Maridi, Sekretaris Desa Wawan Novianto, dan Kasi Pelayanan Tutik Sumiati dalam kegiatan Sarasehan Pengelolaan Administrasi Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Madiun pada Selasa (17/11/2026), bertempat di Pendopo Kecamatan Madiun.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Sigit Budiarto, perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Bertha rany, S. H, Kanit Tipikor Polres Madiun S. Andik Hardiono, S.H., M.H., perwakilan Polsek Nglames, Danramil Madiun, Camat Madiun Muksin Harjoko, S.E., serta seluruh kepala desa/lurah, sekretaris desa/kelurahan, Kasi Kesejahteraan Rakyat, dan kepala UPT Puskesmas Madiun dan Dimong.

Administrasi sebagai Pondasi Pemerintahan Desa


Dalam sambutannya, Camat Madiun Muksin Harjoko, S.E. menyampaikan bahwa pengelolaan administrasi merupakan pondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia berharap seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Madiun dapat semakin tertib dalam melaksanakan administrasi pemerintahan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Sigit Budiarto yang hadir sebagai narasumber menekankan pentingnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurutnya, administrasi bukan sekadar kegiatan pencatatan, melainkan merupakan ingatan, bukti, sekaligus alat kendali pemerintahan. Tertib administrasi diperlukan untuk memberikan kepastian, meningkatkan akuntabilitas, serta menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sekda juga mengingatkan pentingnya mengaktifkan PPID Desa dengan rutin mempublikasikan kegiatan dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, pengelolaan aset desa, khususnya aset berupa tanah, harus menjadi perhatian serius agar tercatat dan dikelola secara tertib.

Dalam pengelolaan keuangan desa, ia mengingatkan agar seluruh pemerintah desa menghindari praktik markup anggaran maupun kegiatan fiktif yang dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Kejaksaan Tekankan Pencegahan dan Tertib Administrasi

Materi berikutnya disampaikan oleh Bertha Rany, S.H., Kasubsi I Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Ia mengingatkan pemerintah desa agar senantiasa memperbarui data dan dokumen yang wajib diunggah melalui aplikasi Jaga Desa.

Dalam paparannya, ia menjelaskan sejumlah regulasi yang menjadi pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di antaranya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta regulasi terkait pengelolaan aset desa dan kelembagaan kejaksaan.


Ia juga menyampaikan bahwa paradigma Kejaksaan saat ini lebih mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan, salah satunya melalui kegiatan penerangan hukum.

Menurutnya, persoalan hukum di tingkat desa tidak selalu berawal dari adanya niat melakukan korupsi, tetapi juga dapat terjadi akibat kelalaian dalam administrasi dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Terdapat empat titik rawan yang perlu menjadi perhatian pemerintah desa, yaitu:

  1. Tahapan perencanaan pembangunan desa yang hanya dilaksanakan sebagai formalitas.

  2. Penyusunan RKP Desa dan APB Desa yang tidak didasarkan pada kondisi serta kebutuhan riil di lapangan, termasuk penyusunan RAB yang tidak mematuhi Standar Satuan Harga (SSH) desa.

  3. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang tidak memahami tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan.

  4. Pengelolaan aset desa, termasuk tanah kas desa dan penyewaan tanah kas desa, yang harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengadaan Barang dan Jasa Utamakan Swakelola

Dari unsur Kepolisian, Kanit Tipikor Polres Madiun S. Andik Hardiono, S.H., M.H. menyampaikan materi terkait pengadaan barang dan jasa di desa. Ia menekankan agar pemerintah desa mengutamakan pelaksanaan secara swakelola dengan melibatkan penyedia lokal dari desa sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut diharapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi lingkungan desa.

Perkuat Komitmen Tata Kelola Pemerintahan Desa

Keikutsertaan Pemerintah Desa Sumberejo dalam kegiatan ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat pemahaman aparatur terhadap regulasi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Berbagai materi yang disampaikan menjadi pengingat bahwa tertib administrasi bukan hanya kewajiban dalam memenuhi pemeriksaan, tetapi merupakan bagian mendasar dari upaya mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pemerintah Desa Sumberejo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan, memperkuat pengelolaan keuangan dan aset desa, mengoptimalkan keterbukaan informasi publik melalui PPID, serta memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan sarasehan ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, serta unsur penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang semakin tertib, bersih, dan bertanggung jawab.


Bagikan:

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Logo

Desa Sumberejo

Kecamatan Madiun

Kabupaten Madiun

Provinsi Jawa Timur

© 2026 Powered by PT Digital Desa Indonesia