SUMBEREJO – Pemerintah Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, mengikuti tahapan presentasi dan wawancara dalam rangka Evaluasi dan Monitoring (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Madiun, Jalan Mastrip No. 23, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Pemerintah Desa Sumberejo mendapatkan fasilitasi tempat dan sarana pendukung dari Dinas Kominfo Kabupaten Madiun sehingga seluruh rangkaian presentasi dan wawancara dapat berlangsung dengan lancar tanpa kendala teknis.

Dalam tahapan ini, Pemerintah Desa Sumberejo diwakili oleh Kepala Desa Maridi selaku Atasan PPID dan Sekretaris Desa Wawan Novianto selaku PPID Desa. Presentasi dan wawancara dinilai langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, Yunus Mansur Yasin, bersama Komisioner KI Jawa Timur, M. Sholahuddin.

Sampaikan Capaian dan Praktik Nyata Keterbukaan Informasi

Dalam pemaparannya, Pemerintah Desa Sumberejo menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun tata kelola keterbukaan informasi publik, mulai dari penguatan kelembagaan PPID, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), inventarisasi dan pengelolaan dokumen informasi publik, hingga pengembangan pelayanan informasi berbasis digital.

Salah satu capaian yang disampaikan adalah tersedianya 223 dokumen informasi publik yang terdiri dari 103 dokumen informasi berkala, 17 dokumen informasi serta-merta, dan 103 dokumen informasi setiap saat. Seluruh dokumen tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah desa dalam menyediakan informasi yang mudah diakses dan dibutuhkan masyarakat.

Dari sisi pelayanan, PPID Desa Sumberejo telah mencatat 12 permohonan informasi dan seluruhnya berhasil diselesaikan pada hari yang sama atau mencapai tingkat penyelesaian 100 persen. Sementara itu, aktivitas akses terhadap dokumen digital melalui website desa tercatat mencapai 5.595 kali unduhan.

Capaian tersebut didukung oleh keberadaan website resmi desa sebagai sarana publikasi dan pelayanan informasi serta penguatan koordinasi internal melalui kegiatan pembinaan, evaluasi, monitoring, dan pengawasan secara berkala.

Kader Digital Desa Menjadi Inovasi yang Mendapat Apresiasi

Salah satu hal yang menarik perhatian tim penilai adalah inovasi Pemerintah Desa Sumberejo dalam membentuk dan melibatkan Kader Digital Desa yang berasal dari kalangan pemuda dan pemudi desa.

Sebanyak enam kader dilibatkan untuk mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi digital, sekaligus memperluas partisipasi generasi muda dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Wakil Ketua KI Jawa Timur, Yunus Mansur Yasin, memberikan apresiasi terhadap inovasi tersebut. Ia menilai pelibatan generasi muda melalui Kader Digital Desa merupakan langkah positif yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan.

Apresiasi ini menjadi motivasi tersendiri bagi Pemerintah Desa Sumberejo untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi publik berbasis digital.

Kepala Desa: Masyarakat Punya Hak untuk Tahu

Dalam sesi wawancara, Komisioner KI Jawa Timur, M. Sholahuddin, mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa Sumberejo, Maridi, mengenai kemungkinan risiko atau konsekuensi yang dihadapi pemerintah desa ketika membuka informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada publik secara luas.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Maridi memberikan jawaban tegas bahwa selama penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan sesuai perencanaan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, keterbukaan informasi bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti.

"Alhamdulillah, tidak pernah. Selama kami menjalankan semua kegiatan sesuai perencanaan dan taat peraturan perundangan, insyaallah akan aman. Pada dasarnya masyarakat punya hak untuk tahu dan kami berkewajiban untuk memberikan informasi," ungkap Maridi.

Lebih lanjut, Maridi menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif untuk memenuhi penilaian atau perlombaan semata. Menurutnya, prinsip transparansi harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur Pemerintah Desa Sumberejo.

"Prinsip keterbukaan harus menjadi budaya kerja Pemerintah Desa Sumberejo, sehingga ketika nanti saya tidak lagi menjabat kepala desa, sistem sudah berjalan," pungkasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa komitmen keterbukaan informasi yang dibangun Pemerintah Desa Sumberejo diarahkan untuk menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan, bukan bergantung pada figur kepala desa maupun pejabat tertentu.

Dari Menuju Informatif Menuju Harapan Desa Informatif

Keikutsertaan dalam tahapan presentasi dan wawancara ini merupakan kelanjutan dari capaian positif Pemerintah Desa Sumberejo pada tahap pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ).

Pada tahapan SAQ E-Monev 2026, PPID Desa Sumberejo berhasil meraih peringkat kedua kategori Badan Publik Pemerintah Desa kategori Mandiri dengan nilai 96,86. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang memperoleh nilai 81,14 pada tahapan yang sama.

Peningkatan nilai ini mencerminkan adanya perkembangan dalam pengelolaan kelembagaan PPID, kelengkapan dokumentasi, pelayanan permohonan informasi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

Kepala Desa Sumberejo, Maridi, menyampaikan rasa syukur karena seluruh rangkaian presentasi dan wawancara dapat berjalan dengan lancar. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun yang telah memberikan fasilitas tempat dan sarana pendukung sehingga kegiatan dapat terlaksana tanpa kendala teknis.

Pemerintah Desa Sumberejo berharap seluruh ikhtiar dan pembenahan yang telah dilakukan dapat memberikan hasil terbaik dalam E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Lebih dari sekadar memperoleh predikat, Pemerintah Desa Sumberejo berkomitmen menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dari keterbukaan menuju kepercayaan, dari transparansi menuju pemerintahan desa yang lebih baik. Pemerintah Desa Sumberejo terus berkomitmen membangun budaya keterbukaan informasi publik yang berkelanjutan.